Tata Hukum di Indonesia

PENGERTIAN TATA HUKUM

Jika kita berbicara hukum, maka hukum dalam bahasa Inggris  “Law”, Belanda “Recht”, Jerman “Recht”, Italia “Dirito”, Perancis “Droit”. Hukum hidup dalam pergaulan hidup manusia yang berfungsi untuk memperoleh ketertiban dalam hubungan antar manusia, menjaga jangan sampai seseorang dapat dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya, dan lain-lain. Pada saat ini tidak ada satu kelompok masyarakat maupun bangsa di dunia ini yang tidak mempunyai hukumnya sendiri, atau yang disebut dengan tata hukum.

Suatu masyarakat yang menetapkan tata hukum bagi masyarakat itu sendiri dan tunduk pada tata hukum tersebut disebut dengan masyarakat hukum. Tata hukum itu berkembang, berubah, dan berjalan ditetapkan oleh masyarakat itu sendiri, sehingga struktur tata hukum pun berubah-ubah. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa tata hukum mempunyai struktur tertentu untuk masing-masing kelompok masyarakat.

TATA HUKUM INDONESIA

Tata hukum Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia, yaitu Negara Indonesia. Oleh sebab itu tata hukum Indonesia baru ada setelah lahirnya Negara Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat berdirinya Negara Indonesia dibentuk tata hukum Indonesia, hal tersebut dinyatakan dalam:

-        Proklamasi Kemerdekaan   : “Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”.

-        Pembukaan UUD 1945       : “ Kemudian daripada itu……..disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia …”.

Kedua pernyataan tersebut mengandung arti bahwa:

-        Menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka.

-        Penetapan tata hukum Indonesia secara tertulis yaitu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara.

Undang-Undang Dasar hanya memuat ketentuan-ketentuan dasar yang merupakan kerangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang perlu diselenggarakan lebih lanjut dalam bentuk Undang-Undang dan peraturan. Sebagaimana disebutkan dalama Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yaitu “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”, mengandung arti bahwa Aturan Peralihan tersebut merupakan hukum transisi dari tata hukum yang ada sebelum Proklamasi (tata hukum Belanda) yang akan tetap berlaku sampai ada penggantinya. Sambil mengisi kemerdekaan maka satu persatu tata hukum Belanda tersebut diganti, dengan pertimbangan bahwa penggantian tersebut akan memakan waktu yang lama dan memerlukan ahli-ahli hukum yang berpengalaman untuk mengadakan penelitian yang mendalam sehubungan dengan banyaknya suku bangsa dan golongan, dimana suku bangsa dan golongan tersebut masing-masing mempunyai kebutuhan-kebutuhan hukum yang berlainan, serta mendiami beribu-ribu kepulauan yang tersebar di seluruh nusantara. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, yang dapat berakibat orang dapat berbuat apa saja dan tidak dapat dihukum sehingga akan menimbulkan kekacauan.

BENTUK HUKUM

Bentuk-bentuk hukum dapat dibedakan sebagai berikut::

1. Tertulis, yaitu aturan-aturan hukum yang ditulis dalam suatu Undang-Undang dan berlaku sebagai hukum positif.

Bentuk hukum tertulis ada 2 (dua) macam yaitu:

  • Kodifikasi hukum, ialah disusunnya ketentuan-ketentuan hukum dalam sebuah kitab secara sistematik dan teratur. Tujuan kodifikasi hukum adalah untuk mendapatkan suatu kesatuan hukum (rechtseenheid) dan kepastian hukum (rechts-zakerheid). Di Indonesia, peraturan-peraturan hukum tertulis yang berlaku sebagian besar telah dikodifikasikan dan disebut dengan Hukum Kodifikasi. Hukum Kodifikasi yang sekarang berlaku di Indonesia selaras (konkordan) dengan Hukum Kodifikasi yang berlaku di negara Belanda. Hal ini disebut dengan azas konkordansi (azas keselarasan)  yaitu azas persamaan berlakunya sistem hukum.
  •  Tidak dikodifikasikan, yaitu sebagai undang-undang saja.

2. Tidak tertulis yaitu aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai hukum yang semula merupakan kebiasaan-kebiasaan dan hukum kebiasaan.

CARA BERLAKUNYA HUKUM

Cara berlakunya hukum dapat dibedakan menjadi sebagai berikut:

  1. Unifikasi yaitu berlakunya satu sistem hukum bagi setiap orang dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.
  2. Dualistis yaitu berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok sosial yang berbeda didalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.
  3. Pluralistis yaitu berlakunya bermacam-macam sistem hukum  bagi kelompok-kelompok sosial yang berbeda di dalam kesatuan kelompok sosial atau suatu negara.

HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sebelum tahun 1918, di Indonesia berlaku 2 (dua) macam hukum pidana (dualisme), yaitu hukum pidana yang berlaku khusus untuk golongan Eropa di Indonesia dan hukum pidana yang berlaku bagi golongan rakyat bukan Eropa.

Pada tahun 1918 ketentuan-ketentuan hukum pidana dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), dan merupakan satu-satunya hukum kodifikasi yang berlaku umum di Indonesia untuk semua golongan penduduk yang berada dalam daerah Indonesia. Artinya KUH Pidana ini berlaku terhadap setiap orang yang berada dalam wilayah Indonesia yang melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana/delik). Hal ini disebut sebagai kesatuan berlakunya (unifikasi) hukum pidana.

HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Jika hukum pidana di Indonesia sebagai hukum kodifikasi yang telah diadakan unifikasi, maka sebaliknya hukum perdata di Indonesia masih beraneka ragam. Di Indonesia berlaku bermacam-macam hukum perdata yaitu Hukum Perdata Eropa (Barat) , Hukum Perdata Timur Asing dan Hukum Perdata Adat (Hukum Adat), yang semuanya itu berlaku bagi golongan-golongan penduduk di Indonesia. Keadaan yang demikian disebut sebagai pluralisme dalam hukum perdata (berlakunya bermacam-macam hukum perdata bagi masing-masing golongan penduduk). Yang menjadi penyebab adanya pluralisme ini karena tiap-tiap golongan penduduk mempunyai kebutuhan hukum perdata yang berbeda-beda.

Sekian (Dari berbagai sumber)

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s