Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya)

I. Dasar Hukum Kegiatan Pengawasan UTTP

  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/l998 tentang Penyelenggaraan Kemetrologian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
  6. Peraturan  Menteri  Perdagangan  Nomor  50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/12009  tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
  9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010;
  10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 31/PDN/Kep/3/2010 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis;
  11. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 40/PDN/Kep/3/2010 tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian Biasa dan Khusus.

II. Ruang Lingkup Pengawasan UTTP

  1. Pengawasan Penggunaan UTTP
  2. Pengawasan Tanda Tera
  3. Kebenaran

 

1. Pengawasan Penggunaan UTTP.

Ketentuan mengenai penggunaan UTTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal:

  1. Pasal 25 huruf d    : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang setelah padanya dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi panjang, isi, berat, atau penunjukannya, yang sebelum dipakai kembali tidak disahkan oleh pegawai yang berhak;
  2. Pasal 25 huruf f     : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang mempunyai tanda khusus yang memungkinkan orang menentukan ukuran, takaran, atau timbangan menurut dasar dan sebutan lain daripada yang dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang ini;
  3. Pasal 25 huruf  g : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya untuk keperluan lain daripada yang dimaksud dalam atau berdasarkan  Undang-Undang ini;

di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk   kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

 

  1. Pasal 26 ayat (1) : Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang ini memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya;
  2. Pasal 26 ayat (2) : Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang ini memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar atau menimbang melebihi kapasitas maksimumnya;
  3. Pasal 26 ayat (3) : Dilarang pada tempat-tempat seperti tersebut dalam Pasal 25 Undang-Undang ini memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya untuk mengukur, menakar, dan menimbang atau menentukan ukuran kurang dari pada batas terendah yang ditentukan berdasarkan Keputusan Menteri;
  4. Pasal 27 ayat (1)    : Dilarang memasang alat ukur, alat penunjuk atau alat lainnya sebagai tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang;
  5. Pasal 27 ayat (2)    : Alat-alat ukur, takar atau timbang yang diubah atau ditambah dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diperlakukan sebagai tidak ditera atau tidak ditera ulang.

 

Dari pasal-pasal di atas dapat dirumuskan bahwa penggunaan UTTP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. UTTP yang telah mengalami perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi sifat metrologinya, sebelum digunakan harus ditera ulang oleh pegawai yang berhak;

2. Pada UTTP tidak boleh terdapat tanda-tanda khusus (misalnya garis, titik, coretan) yang memungkinkan penggunaan satuan lain selain yang telah ditentukan (satuan Sistem Internasional dan satuan lain yang berlaku);

3. UTTP tidak boleh digunakan selain untuk peruntukannya atau fungsinya, misalnya : neraca emas tidak boleh digunakan untuk menimbang obat, timbangan rumah tangga tidak boleh digunakan untuk keperluan jual beli, dll;

4. UTTP harus digunakan dalam kedudukan atau posisi yang telah ditentukan dalam peraturan teknis, yaitu dalam posisi datar atau rata;

5. UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang muatan yang melebihi kapasitas maksimumnya;

6. UTTP tidak boleh digunakan untuk mengukur, menakar, atau menimbang kurang dari batas terendah yang telah ditentukan, atau yang disebut dengan minimum menimbang;

7. UTTP yang telah ditera atau ditera ulang tidak boleh ditambah dengan alat penunjuk lainnya atau alat tambahan.

 

 

2. Pengawasan Tanda Tera

Jenis dan bentuk tanda tera diatur dengan Peraturan Menteri, dan untuk tanda tera tahun 2010 diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010. Adapun jenis dan bentuk tanda tera tersebut adalah sebagai berikut:

1)      Tanda sah.

Tanda sah merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak dengan hasil yang memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya. Fungsi tanda sah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut telah memenuhi syarat untuk digunakan.

2)      Tanda Batal.

Tanda batal merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada UTTP setelah melalui pemeriksaan dan pengujian oleh pegawai berhak namun hasilnya yang tidak memenuhi ketentuan. Jika tidak memungkinkan dibubuhkan pada badan UTTP, maka dibubuhkan Surat Keterangan Tertulis penggantinya Fungsi tanda batal adalah sebagai kontrol bahwa UTTP tersebut tidak memenuhi syarat dan tidak boleh digunakan.

3)      Tanda jaminan.

Tanda jaminan merupakan tanda tera yang dibubuhkan dan/atau dipasang pada bagian-bagian tertentu dari UTTP yang dapat mengubah sifat ukur UTTP tersebut. Hal ini untuk menghindari perubahan atau penjustiran ulang.

4)      Tanda daerah.

Tanda daerah merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui kedudukan atau lokasi pada saat ditera pertama kali.

5)      Tanda pengawai.

Tanda pegawai merupakan tanda tera yang dibubuhkan pada saat tera (pertama), yang berfungsi agar dapat diketahui pegawai berhak yang melakukan peneraan pertama kali.

Perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan tanda tera.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengatur perbuatan yang dilarang yang berkaitan dengan tanda tera, yaitu:

1)            Pasal 25 huruf a : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda batal;

2)            Pasal 25 huruf b : Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang ini;

3)            Pasal 25 huruf c: Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda teranya rusak.

Di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan.

4)            Pasal 26 huruf a : Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang bertanda tera batal;

5)            Pasal 26 huruf b : Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tidak bertanda tera sah yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, atau tidak disertai keterangan pengesahan yang berlaku, kecuali seperti yang tersebut dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang ini;

6)            Pasal 26 huruf c : Dilarang menawarkan untuk dibeli, menjual, menawarkan untuk disewa, menyewakan, mengadakan persediaan untuk dijual, disewakan atau diserahkan atau memperdagangkan secara bagaimanapun juga alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang tanda jaminannya rusak.

Dari pasal-pasal di atas dapat dirumuskan bahwa UTTP harus memenuhi ketentuan tanda tera sebagai berikut:

1)            UTTP tidak boleh terdapat tanda batal;

2)            UTTP harus bertanda tera sah yang berlaku, kecuali untuk UTTP yang dibebaskan dari tera ulang atau dari tera maupun tera ulang;

3)            Tanda tera tidak boleh rusak.

Masa pembubuhan dan masa berlakunya tanda tera sah.

Masa pembubuhan tanda tera sah mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun yang bersangkutan (sesuai  tahun tanda tera). Misalnya tanda tera sah tahun 2010, maka masa pembubuhannya mulai tanggal 1 Januari 2010 sampai 31 Desember 2010. Sedangakan masa berlakunya tanda tera adalah sejak dibubuhkan dan/atau dipasangkan sampai dengan tanggal 30 Nopember tahun berikutnya.

Letak pembubuhan tanda tera.

Ketentuan letak pembubuhan tanda tera diatur dalam Syarat Teknis.

1)      Untuk timbangan non otomatis diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 31/PDN/Kep/3/2010 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis, letak pembubuhan tanda tera harus sedemikian rupa, sehingga tanda tera yang dibubuhkan tidak dapat dipindahkan dari timbangan tanpa merusak, memberikan kemudahan pembubuhan tanda-tanda tera tanpa mengubah kualitas kemetrologian timbangan tersebut, terlihat tanpa mengubah posisi timbangan pada waktu  digunakan;

2)      Untuk anak timbangan diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 40/PDN/Kep/3/2010 tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian Biasa dan Khusus, letak tanda tanda teranya tergantung pada kelas, massa nominal, bentuk, dan bahan anak timbangan, yaitu pada badan anak timbangan, sumbat cap, atau label/amplop anak timbangan.

 

 

3. Kebenaran.

Ketentuan mengenai kebenaran UTTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pasal 25 huruf e, yaitu :

“Dilarang mempunyai, menaruh, memamerkan, memakai atau menyuruh memakai alat-alat ukur, takar, timbang dan atau perlengkapannya yang panjang, isi, berat atau penunjukannya menyimpang dari nilai yang seharusnya daripada yang diijinkan berdasarkan Pasal 12 huruf c Undang-undang ini untuk tera ulang;

Di tempat usaha; di tempat untuk menentukan ukuran atau timbangan untuk kepentingan umum; di tempat melakukan penyerahan-penyerahan; di tempat menentukan pungutan atau upah yang didasarkan pada ukuran atau timbangan. ”

Dari pasal di atas dapat dirumuskan bahwa kesalahan penunjukan UTTP harus dalam Batas Kesalahan Yang Diijinkan (BKD) untuk tera ulang yang ditetapkan.

Besarnya BKD tergantung dari kelas kesaksamaan timbangan dan interval skala verifikasi (e). Hubungan antara kelas kesaksamaan timbangan, interval skala verifikasi (e), dan kapasitas minimum dapat dilihat pada tabel kelas timbangan sebagai berikut:

Kelas

Interval skala verifikasi (e)

Jumlah interval skala verifikasi

n  =

Kapasitas minimum

Minimum

Maksimum

I

0,001 g ≤ e     *)

50.000   **)

100e

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

0,1 g ≤ e

100

5.000

100.000

100.000

20e

50e

IIII

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

5 g ≤ e

100

500

10.000

10.000

20e

20e

IV

5 g ≤ e

100

1.000

10e

*)         Verifikasi timbangan yang mempunyai interval skala verifikasi (e) < 1 mg,tidak dapat dilakukan karena ketidakpastian standarnya tidak terpenuhi.**)       Jumlah minimum interval skala verifikasi (e) untuk timbangan kelas satu(khusus) dengan d<0,1 mg, n boleh kurang dari 50.000.

Tabel II.1. Klasifikasi timbangan

Adapun besarnya BKD untuk timbangan non otomatis diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 31/PDN/Kep/3/2010 tentang Syarat Teknis Timbangan Bukan Otomatis, yaitu sebagai berikut:

BKD

Untuk muatan (m) yang dinyatakan dalam interval skala verifikasi (e)

Kelas Satu

(Khusus)

Kelas Dua (Halus)

Kelas Tiga (Sedang)

Kelas Empat (Biasa)

± 0,5 e

0≤ m ≤ 50.000

0≤ m ≤ 5.000

0≤ m ≤ 500

0≤ m ≤ 50

Catatan :

  • BKD di atas adalah untuk tera;
  • BKD untuk tera ulang = 2 x BKD tera

Tabel II.2. Batas Kesalahan Yang Diijinkan (BKD) timbangan non otomatis

Sedangkan besarnya BKD untuk anak timbangan diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 40/PDN/Kep/3/2010 tentang Syarat Teknis Anak Timbangan Ketelitian Biasa dan Khusus, yaitu sebagai berikut:

Massa Nominal

± ∂ dalam mg

Kelas

E1

Kelas

E2

Kelas

F1

Kelas

F2

Kelas M1

Kelas M2

Kelas

M3

50 kg

25

75

250

750

2500

7500

25000

20 kg

10

30

100

300

1000

3000

10000

10 kg

5

15

50

150

500

1500

5000

5 kg

2,5

7,5

25

75

250

750

2500

2 kg

1,0

3,0

10

30

100

300

1000

1 kg

0,5

1,5

5

15

50

150

500

500 g

0,23

0,73

2,5

7,5

25

75

250

200 g

0,10

0,30

1,0

3,0

10

30

100

100 g

0,05

0,15

0,5

1,5

5

15

50

50 g

0,050

0,10

0,30

1,0

3,0

10

30

20 g

0,025

0,080

0,25

0,8

2,5

8

25

10 g

0,020

0,060

0,20

0,6

2

6

20

5 g

0,015

0,050

0,15

0,5

1,5

5

15

2 g

0,012

0,040

0,12

0,4

1,2

4

12

1 g

0,010

0,030

0,10

0,3

1,0

3

10

500 mg

0,008

0,025

0,08

0,25

0,8

2,5

200 mg

0,006

0,020

0,06

0,20

0,6

2,0

100 mg

0,005

0,015

0,05

0,15

0,5

1,5

50 mg

0,004

0,012

0,04

0,12

0,4

20 mg

0,003

0,010

0,03

0,10

0,3

10 mg

0,002

0,008

0,025

0,08

0,25

5 mg

0,002

0,006

0,020

0,06

0,20

2 mg

0,002

0,006

0,020

0,06

0,20

1 mg

0,002

0,006

0,020

0,06

0,20

Tabel II.3. Batas Kesalahan Yang Diijinkan (BKD) anak timbangan ketelitian biasa dan khusus

III. Sanksi Terhadap Kejahatan/Pelanggaran UU Metrologi Legal

Ketentuan mengenai sanksi atas kejahatan dan/atau pelanggaran UTTP diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yaitu sebagai berikut:

  1. Pasal 32 ayat (1) : Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang ini dipidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta tupiah);
  2. Pasal 32 ayat (2) : Barangsiapa melakukan perbuatan yang tercantum dalam Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang ini dipidana penjara selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu tupiah);
  3. Pasal 33 ayat (1) : Perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang ini adalah kejahatan.

 

 

IV. Aturan Peralihan

Undang-Undang No 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal pasal 38 :

“ Ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada yang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini masih tetap berlaku sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru “.

Pasal di atas mengandung arti bahwa peraturan-peraturan yang sudah ada masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UU Metrologi Legal, belum dicabut, dan atau diganti dengan peraturan yang baru. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum.

2 thoughts on “Pengawasan UTTP (Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s