Azas Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau yang sering disebut dengan KUHD merupakan salah satu sumber hukum perdata di Indonesia. Berikut ini penulis mencoba membuat ringkasan mengenai azas-azas yang terkandung dalam KUHD pasal per pasal.

Semoga bermanfaat.

41281-kuhd_kitab_undang-un

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Mengandung asas lex spesialis derogat legi generalis, yaitu bahwa ketentuan-ketentuan umum dalam KUH Perdata juga berlaku sepanjang tidak diatur dalam KUHD ini.

BUKU KESATU

 BAB I

(Telah dihapus berdasarkan Statblaad 1938-276)

 BAB II

Pembukuan

Pasal 6

Mengandung asas kepastian hukum dan akuntabilitas, yaitu bahwa pengusaha wajib mengadakan pencatatan (pembukuan) atas harta kekayaannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perusahaannya.

Pasal 7 s/d 9. Pasal 12

Mengandung asas perlindungan dan kepastian hukum, yaitu bahwa catatan perusahaan tidak sembarangan dapat dibuka, namun mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

Pasal 15

Mengandung asas kekuatan mengikat, yaitu bahwa perjaniian mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian perseroan-persereon yang dibentuk.

Pasal 16

Mengandung asas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan kontrak/perjanjian membentuk firma.

Pasal 17

Mengandung asas persamaan hukum, yaitu bahwa subyek hukum yang mengikatkan diri dalam firma mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum.

 Pasal 18 s/d 35

Mengandung asas kepastian hukum, yaitu bahwa dalam menjalankan firma tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal ini.

Pasal 36

Mengandung :

  • Asas kepastian hukum, yaitu bahwa pemberian nama PT harus mengikuti ketentuan dalam pasal ini.
  • Asas kepatutan, yaitu bahwa pendirian PT harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus mendapat izin.

Pasal 37

Mengandung asas kepatutan, yaitu bahwa PT tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan.

Pasal 38 s/d 55

Mengandung asas kepastian hukum, yaitu bahwa dalam menjalankan PT tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam pasal ini.

Pasal 56

Mengandung asas kepastian hukum, yaitu bahwa dalam hal PT dibubarkan maka pengurus yang membereskan. Namun hal ini dikecualikan apabila ditentukan lain dalam akta (asas konsensualisme).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s